EDITORIAL.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mempawah menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Tahun 2026, Kamis 15 Oktober 2026, di Kantor KPU Kabupaten Mempawah.
Kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder, mulai disdukcapil, kominfo, kesbangpol, bawaslu, TNI-Polri, tokoh masyarakat, termasuk perwakilan awak media massa dari PWI dan PEJUANG Mempawah, serta lainya.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Mempawah, Luthfiadi menyampaikan, bahwa tujuan utama FKP Penyusunan Standar Pelayanan KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2026 ini digelar, antara lain dalam rangka menelaah rapor lama, melihat kembali standar pelayanan dan mencocokkannya dengan pengalaman nyata, menghimpun saran, keluhan dan harapan masyarakat secara langsung—yang selanjutnya untuk menghasilkan rekomendasi yang jelas dan sekaligus menyepakati perbaikan-perbaikan yang diberikan.
Luthfiadi menekankan, kalau mulai 1 September 2026, KPU Mempawah telah memiliki pedoman penilaian kualitas dan kinerja pelayanan yang baru, melalui keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2026.
“Keputusan ini menjadi janji kami kepada masyarakat mempawah. Standar ini tidak hanya mengatur bagaiman kami melayani, tetapi juga bagaimana kami mengelola dapur KPU di belakang layar (pengelolaan pelayanan),” jelasnya.
Lebih lanjut ia menyatakan, bahwa pihaknya pun telah melakukan penyusunan SOP pelayanan, namun demikian masih akan terus disempurnakna, dan untuk itu KPU membutuhkan point of view dari banyak pihak agar SOP tersebut benar-benar komprehensif dan sesuai kebutuhan.
“Ini menjadi bagian dari ikhtiar KPU dalam rangka meningkatkan standar pelayanan. Agar pelayanan ini benar-benar sesuai, berjalan dengan baik, responsif, akuntabel, terbuka,” ujarnya.
“Pelayanan KPU prinsipnya berbasis inklusivitas. Kami juga melakukan pembenahan akses disabilitas, akses yang sifatnya secara umum, media sosial dan lainnya juga sudah diperbaiki. Di tengah UU Pemilu yang menjadi perbincangan hangat, kami terus berbenah,” tandasnya.
Lebih lanjut, Anggota KPU Mempawah, Rasidi menerangkan, terdapat tiga aspirasi utama dari warga Mempawah—berdasarkan hasil diskusi mendalam yang dilakukan selama ini—diantaranya kepastian waktu (berapa lama proses yang dibutuhkan), keamanan data pribadi, dan metode pelayanan digital yang disediakan.
“Kami telah merangkum tiga keresahan utama masyarakat yang langsung dijawab dengan rekomendasi perbaikan konkret. Khusus untuk ‘aplikasi’ ini belum bisa kami laksanakan, karena ini domainnya KPU RI (terpusat, red),” ungkapnya.
Masih terkait layanan, secara umum Rasidi menjelaskan, terdapat enam pintu layanan utama di KPU Kabupaten Mempawah, antara lain Permohonan Informasi Publik (PPID), Pendidikan Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih, Pengaduan Masyarakat, Verifikasi dan Pemitakhiran Data Parpol, serta Kerja Sama Kelembagaan.
Ia mengatakan, bagi masyarakat yang membutuhkan layanan informasi terkait enam aspek tersebut, masyarakat/individu cukup membawa kartu identitas seperti KTP/SIM/paspor. Sementara untuk organisasi/badan publik, bisa membawa akta notaris atau dokumen pengesahan organisasi atau badan publik yang bersangkutan.
“Bisa datang langsung ke Kantor KPU Mempawah atau melaui email, nomor WA/telegram yang tertera di media sosial KPU Mempawah, atau juga lewat surat resmi. Waktunya bervariasi, bisa satu hari sampai 1 minggu, tergantung dari data yang diminta,” ujarnya.
Ia menambahkan, KPU hanya menyediakan informasi kepemiluan, seperti data calon dan sebagainya. Namun demikian, terdapat pula informasi yang dikecualikan, seperti informasi sengketa pemilu; karena masih dalam penyelidikan pihak berwenang, atau informasi pribadi, seperti kondisi kesehatan medis paslon dan lainnya.
“Untuk data yang dikecualikan, kami tidak bisa memberikan, karena ada kewenangan pihak lainnya,” tutup Rasidi.
Acara berlangsung hangat. Berbagai masukan, harapan, kritik hingga saran pembenahan diberikan oleh masing-masing elemen. Kegiatan ditutup dengan penandatangan rekomendasi bersama dari berbagai pihak serta komitmen perbaikan dari KPU Mempawah. (FikA)
