EDITORIANA – Politik dan uang kadang bisa diibaratkan seperti pasangan tua yang saling merajuk. Malu berucap sayang, tapi saling cinta dan membutuhkan. Tak mau terlihat berjalan beriringan, namun tak mau jua berjauhan.
Demokrasi memang dibangun dengan ongkos yang tidak sedikit. Jika menengok sejarahnya, tentu tak hanya uang yang dihamburkan, tapi berapa kepala harus digantung atau dipancung. Namun hasilnya, kebebasan menentukan pilihan hari-hari berikutnya mampu membawa lompatan peradaban yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh umat sebelumnya.
Pada skup yang lebih mini, pemilihan umum yang demokratis turut menuntut voters lepas dari keterikatan, intervensi dan pemaksaan. Sikap “tak mau dibeli” setidaknya menjadi penghargaan kecil kita pada setiap tetes darah yang mengalir dalam memperjuangkan demokrasi.
Selebihnya, yang tersisa adalah narasi tentang sebuah gagasan, bagaimana demokrasi seharusnya tumbuh subur dalam rangka memanusiakan manusia.
Secara pribadi, saya berpandangan, bahwa politik dan uang memang sulit untuk dilepaskan, namun demikian publik juga harus memahami, kalau posisi uang dalam politik tidak selalu berkonotasi buruk.
Satu-satunya cara merujukkan pasangan tua ini, kita perlu memberi cap baru mendefinisikan ulang untuk istilah hubungan mereka—dari money politics menjadi cost politics.
Karena begini, perputaran uang dalam kontestasi pemilihan umum dibedakan pada dua posisi ini, yakni money politics atau diartikan sebagai politik uang dan cost politics atau biaya politik. Merujuk hukum asalnya, money politics dianggap “haram”, sementara cost politics dianggap “mubah” atau bahkan wajib. Celakanya, keduanya kerap bercampur atau sengaja dicampuradukkan, sehingga membuat citra politik dan wajah demokrasi menjadi kotor.
Money politics bersifat transaksional, instan dan sembunyi-sembunyi. Kompleks memang? Karena secara alamiah money politics menyogok pemilih untuk memberikan pilihan. “Serangan fajar” contoh yang paling dikenal banyak dari kita untuk menyederhanakan salah satu bentuk money politics.
Kendati para calon pengguna money politics itu tidak melulu harus menang, namun ketika dia menang, maka biasanya “kontrak” antara pemilih dan yang dipilih berakhir saat itu juga.
Caleg bisa sukses bisa juga tidak dengan money politics. Sialnya, sekali terpilih dengan cara money politics, ia merasa tidak lagi memiliki ikatan legitimasi dengan basis pemilihnya, karena semua sudah terbeli dan terbayarkan.
Maka, jangan heran jika sebagian publik–pasca pemilihan–merasa berjarak dengan anggota legislatif yang dipilihnya, karena money politics telah memutuskan relasi aspirasi yang seharusnya dinamis.
Lain cerita dengan cost politics. Kompetisi elektoral membutuhkan biaya untuk mendukung kegiatan politik yang bertujuan untuk mengkonsolidasi basis pemilih.
Pada posisi cost politics ini lah uang dan politik harus bergandengan. Karena biaya yang dikeluarkan untuk menanggung kampanye politik harus dilakukan. Sebut saja biaya untuk operasional, belanja alat peraga yang dibutuhkan, atau hal-hal terkait dalam rangka mendukung kegiatan kampanye, agar publik menjadi semakin jelas, apa yang akan dilakukan yang bersangkutan setelah dirinya dinyatakan menang. Dan pada kutub yang sama ini pula, ide dan gagasan dipertarungkan.
Cost politics sangat bisa dihitung peruntukannya, realistis, terukur penggunaannya dan dapat transparan serta akuntabel. Caleg yang hanya punya sumber dana untuk biaya politik harus kuat dari aspek gagasan dan ide. Karena ia tidak mampu membayar suara. Selain dengan meyakinkan basis pemilih bahwa kualitas pikiran, keberpihakan, cita-cita dan moralitas yang baik adalah modal yang mereka miliki.
Kalau semua setuju dengan kejernihan ini, maka ongkos politik sebenarnya tidak terlalu mahal-mahal amat. Namun jangan salah, pemilihan raya tetap bisa menjadi “pesta demokrasi” yang meriah, karena adanya pertarungan ide dan gagasan. Di situ letak “mahalnya”. Publik pun tinggal memilih, mana kue paling enak dari sekian banyak kue enak yang tersaji.
Seharusnya, dengan semakin baiknya kualitas proses demokratisasi di daerah, akan semakin menambah jumlah kelompok pemilih yang percaya dengan kekuatan gagasan–yang hanya punya biaya politik, dan menghindari transaksi politik uang.
Penulis: Fikri Akbar
