EDITORIAL.ID – Upaya eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, untuk mendapatkan status justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi kandas. Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan tersebut meskipun Sony telah berupaya “bernyanyi” dengan menyetorkan 41 nama tokoh yang diduga terlibat.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa penolakan ini didasari oleh dua pertimbangan krusial.
Pertama, penyidik menyimpulkan bahwa Sony bukanlah pelaku tingkat kedua yang layak menerima status JC. Sebaliknya, ia dipandang sebagai salah satu pelaku utama yang memiliki peran vital dalam penentuan atau verifikasi titik-titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang dikorupsi.
”Kami menyimpulkan bahwa SS merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG,” ujar Syarief dalam konferensi pers, Selasa (23/06/2026), seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Kedua, syarat fundamental untuk menjadi JC yakni mengakui perbuatan, yang dinilai belum dipenuhi oleh Sony. Dalam pemeriksaan terakhir, Sony justru masih menyangkal keterlibatannya dalam dugaan korupsi tersebut.
”Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan,” tambah Syarief.
Meski permohonan JC ditolak, pihak Kejagung menyatakan tetap menghargai informasi yang diberikan oleh Sony. Data terkait 41 nama yang disetorkan Sony akan tetap digunakan oleh penyidik untuk memperterang alur perkara dan mengungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan dan tata kelola program MBG ini. (FikA)
