EDITORIAL.ID – Keterbatasan anggaran daerah memaksa Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk terus mengejar pendanaan dari pemerintah pusat demi melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sanggau kini mengoptimalkan pengusulan proyek melalui berbagai sistem aplikasi resmi kementerian.
Plt Kepala Dinas PUPR Sanggau, Aris Sudarsono, mengungkapkan bahwa untuk tahun 2027, pihaknya telah menyiapkan sedikitnya 21 usulan pembangunan ke Kementerian PUPR. Usulan tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja (IPLT), hingga irigasi.
Terkait program Inpres Jalan Daerah (IJD), Dinas PUPR Sanggau mengajukan 12 paket pekerjaan.
“Usulan terkait program Inpres Jalan Daerah (IJD). Kita mengusulkan 12 paket. Jadi proposal yang pernah dibawa Pak Bupati, Bu Wakil Bupati itu sekarang kita usulkan melalui aplikasi SiTIA Dirjen Bina Marga,” kata Aris.
Aris merinci sejumlah ruas jalan dan jembatan yang masuk dalam daftar usulan tersebut.
“Beberapa di antaranya ruas jalan Bodok-Bonti, Tayan-Meliau, Kedukul-Balai Sebut, Sejuah-Noyan, Noyan-Lubuk Sabuk. Termasuk jembatan Mengkiang, dan jembatan-jembatan di Bonti. Termasuk Belangin-Kayu Tunu,” sebutnya.
Selain ke Dirjen Bina Marga, Dinas PUPR Sanggau juga membidik dukungan dari Dirjen Cipta Karya untuk sektor sanitasi, yakni pembangunan TPST dan IPLT. Aris memastikan kedua usulan ini telah mendapat dukungan di tingkat provinsi dan masuk dalam daftar prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk diusulkan ke Kementerian PU.
“Jadi itu sampai diusulkan Pak Gubernur ke menteri. Dua itu masuk prioritas. Sebentar lagi usulan itu kita input di apliakasi KRISNA,” ungkap Aris.
Tak hanya itu, menindaklanjuti Inpres nomor 01 tahun 2025 mengenai peningkatan daerah irigasi, Dinas PUPR Sanggau juga mengajukan tujuh proyek irigasi melalui aplikasi SIPURI.
“Proposal sudah kita kirim, tapi usulan tetap melalui aplikasi. Kalau di Irigasi itu namanya aplikasi SIPURI. Kemarin yang sudah disetujui teknis dan ada anggaranya ada tiga, kemudian yang sudah disetujui teknis tapi tak ada anggarannya empat. Itu nanti tergantung keuangan pemerintah pusat,” beber Aris.
Di luar skema kementerian, pembangunan juga diupayakan melalui jalur aspirasi anggota DPRD, yang difokuskan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di dua lokasi dan pembangunan septic tank di enam lokasi.
“SPAM ada dua lokasi, sedangkan septic tank ada enam lokasi. Pokoknya tugas kita itu sekarang, usulkan, buat perencanaan, siapkan kelengkapan dokumen, kita usulkan, baik itu langsung maupun aplikasi,” pungkasnya. (Ram)
